Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan imigrasi. Dalam pernyataan di Washington DC pada Selasa, 20 Oktober 2026, ia memperingatkan Paris akan menjadi “kota Muslim” jika Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak menutup perbatasan.
Trump menyampaikan tudingan itu saat ditanya mengenai situasi di Prancis, tempat unjuk rasa yang berlangsung selama akhir pekan berujung pada pembakaran, penjarahan, dan bentrokan. Ia menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan imigrasi, bukan sekolah atau hal lain.
Pernyataan Trump mengulang komentar yang ia sampaikan sehari sebelumnya. Ia mengatakan telah lama memperingatkan Macron agar membatasi orang yang masuk ke Prancis, dan membandingkan kebijakan perbatasan negara itu dengan langkah yang diambil pemerintahannya di Amerika Serikat.
Trump kaitkan kerusuhan dengan imigrasi
“Saya sudah bilang sejak lama, Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan siapa pun dari seluruh dunia masuk,” kata Trump saat menceritakan percakapannya dengan Macron. Ia kemudian menyebut Paris akan segera menjadi “kota Muslim” dan kembali meminta Prancis menutup perbatasan.
Trump juga menulis soal situasi tersebut di media sosial Truth Social. Dalam unggahannya pada Senin, ia menyatakan para migran telah mengambil alih Prancis dan mendesak pemerintah negara itu segera menutup perbatasan.
Presiden AS itu memperingatkan bahwa Eropa akan menghadapi masalah serius apabila tidak menutup perbatasan dan menyingkirkan orang-orang yang ia sebut sebagai pelaku kriminal. Ia turut menjadikan kebijakan pengetatan imigrasi sebagai pembanding dengan kondisi di Prancis.
Trump menjadikan pemberantasan imigrasi ilegal sebagai salah satu janji utama dalam kampanye pemilu 2024. Namun, pernyataannya soal imigrasi kerap disertai klaim yang keliru dan mengeksploitasi isu ras, menurut laporan detikNews.
Unjuk rasa Prancis berawal dari sejumlah tuntutan
Kerusuhan di Prancis berlangsung setelah aksi demonstrasi di berbagai kota. Menurut laporan yang dikutip detikNews, lonjakan harga dan meningkatnya biaya hidup menjadi pemicu unjuk rasa besar-besaran selama akhir pekan. Aksi itu kemudian berkembang menjadi kekerasan jalanan yang disebut sebagai salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan CNN Indonesia memuat latar yang lebih luas. Aksi bermula dari demonstrasi pelajar yang menuntut perbaikan sistem pendidikan. Protes berlangsung beberapa hari secara damai, tetapi kemudian meluas menjadi tuntutan terkait biaya hidup dan kondisi ekonomi.
Ketegangan meningkat setelah sejumlah kelompok membakar kendaraan, menjarah toko, dan merusak fasilitas umum. Federasi Perdagangan dan Ritel menyebut hampir 3.000 toko terdampak, sementara aksi vandalisme dan penjarahan dilaporkan terjadi di Paris, Marseille, serta kota-kota lain.
Situasi tersebut menimbulkan kerugian dan menambah tekanan terhadap pemerintah Prancis. Hampir 2.400 orang ditangkap, sedangkan sekitar 1.000 personel kepolisian dilaporkan terluka dalam rangkaian kerusuhan.
Pemerintah Prancis berupaya memulihkan ketertiban
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu meminta pemerintah daerah memberlakukan jam malam secara terbatas untuk memulihkan ketertiban. Namun, ia menolak menerapkan jam malam di Paris. Lecornu menyatakan tekadnya untuk mengembalikan ketertiban tidak berubah.
Lecornu menyalahkan kelompok radikal ultra kiri karena dianggap berusaha memperdalam kerusuhan menjelang pemilihan presiden Prancis. Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menolak tudingan tersebut dan meminta perdana menteri meminta maaf serta tidak memperkeruh keadaan.
Trump, di sisi lain, mengaitkan protes dengan kebijakan imigrasi. CNN Indonesia melaporkan pernyataannya muncul setelah Macron menyalahkan perang Amerika Serikat melawan Iran sebagai penyebab lonjakan harga bahan bakar dan inflasi global, yang turut menjadi keluhan demonstran.
Perbedaan penjelasan itu memperlihatkan bahwa kerusuhan Prancis berlangsung di tengah persoalan yang berlapis: tuntutan pendidikan, tekanan biaya hidup, dan perdebatan politik mengenai imigrasi. Pemerintah kini menghadapi tugas memulihkan keamanan sekaligus merespons keresahan warga, sementara pernyataan Trump menambah dimensi internasional pada polemik tersebut.
