Kelompok Houthi memperingatkan Pakistan dan Turki agar tidak membantu Arab Saudi dalam operasi militer di Yaman. Peringatan yang disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026, itu muncul setelah kedua negara menyatakan akan mulai menerapkan komitmen pertahanan bersama dengan Riyadh di tengah eskalasi konflik.
Hizam Al-Asad, anggota biro politik Houthi, menyampaikan pesan tersebut kepada kantor berita Rusia, RIA Novosti. Ia berharap pemerintah Pakistan dan Turki tidak ikut serta dalam apa yang disebutnya sebagai agresi terhadap negaranya.
“Kami berharap pemerintah Pakistan dan Turki menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam agresi oleh musuh Saudi dan pengepungan terhadap negara kami, yang telah berlangsung selama lebih dari 11 tahun dan mengakibatkan puluhan ribu kematian,” kata Al-Asad.
Peringatan itu ditujukan kepada dua negara yang bersama Arab Saudi menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap semuanya.
Pakistan dan Turki mulai mengaktifkan pakta pertahanan
Langkah menuju pelaksanaan pakta dibahas dalam pertemuan darurat di Riyadh pada Senin, 5 Oktober. Pertemuan itu melibatkan menteri pertahanan dan luar negeri serta pimpinan militer senior Arab Saudi, Pakistan, dan Turki.
Dalam pernyataan bersama, Pakistan dan Turki menyatakan akan menerapkan komitmen pertahanan tersebut secara nyata. Rencana yang diumumkan mencakup penyediaan personel dan kemampuan militer serta kesiapan untuk mengerahkan dukungan dengan cepat guna membantu pasukan Arab Saudi.
Namun, keputusan itu belum berarti Pakistan dan Turki langsung bergabung dalam operasi tempur. Sebelum pertemuan di Riyadh, kedua negara menyatakan struktur komando dan operasional aliansi masih dikembangkan. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif juga mengatakan bahwa negaranya dan Turki akan bertindak sebagai pihak pendukung, termasuk dalam pengintaian dan tugas lain, sementara pasukan Saudi menjalankan operasi tempur.
Pertemuan di Riyadh turut menunjuk Letnan Jenderal purnawirawan Pakistan Nauman Mahmood sebagai sekretaris jenderal pertama aliansi untuk masa jabatan tiga tahun. Meski demikian, rincian misi dan bentuk pengerahan pasukan belum diumumkan secara terbuka.
Burcu Ozcelik, peneliti senior bidang keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI), menilai Pakistan dan Turki akan berupaya memperkuat posisi Arab Saudi menghadapi ancaman Houthi. Menurutnya, pakta tersebut kini menghadapi ujian nyata pertamanya, tetapi cakupan operasi militer yang disepakati masih belum jelas.
Eskalasi serangan di Yaman dan Arab Saudi
Peringatan Houthi disampaikan ketika konflik di Yaman kembali memanas. Pertempuran yang meningkat sejak Juli itu bertambah intens setelah pasukan pemerintah Yaman meluncurkan operasi untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi. Koalisi pimpinan Arab Saudi mendukung operasi tersebut, termasuk melalui serangan udara.
Houthi kemudian mengklaim melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi, termasuk ke infrastruktur penting. Pada Rabu, 7 Oktober, otoritas Saudi menyatakan serangan terhadap Bandara Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menewaskan tiga orang dan melukai 36 lainnya. Korban tewas terdiri atas warga Mesir dan Aljazair di Abha serta warga Sudan di Riyadh.
Koalisi pimpinan Saudi menyalahkan Houthi atas serangan tersebut dan menyatakan telah membalas dengan menggempur 82 target militer. Sasaran yang disebutkan meliputi fasilitas rudal, pusat komando, sistem komunikasi, dan lokasi konsentrasi pasukan. Houthi juga mengklaim kembali menyerang Bandara King Khalid pada Kamis, 8 Oktober.
Klaim mengenai perkembangan di garis depan belum dapat diverifikasi secara independen. Situasi di lapangan berubah cepat, sementara akses jurnalis ke wilayah konflik terbatas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut lebih dari 200 ribu orang telah mengungsi di dalam Yaman sejak perang kembali memanas pada Juli.
Komitmen militer masih menghadapi tantangan
Ruang lingkup keterlibatan Turki menjadi sorotan karena negara itu merupakan anggota NATO. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa pembicaraan di Riyadh tidak hanya membahas pilihan militer, tetapi juga upaya menyelesaikan persoalan melalui dialog.
Di dalam negeri Turki, sejumlah partai oposisi mempertanyakan proses persetujuan pakta. Namik Tan, anggota parlemen dari Yeni Parti, mempertanyakan bagaimana perjanjian pertahanan itu dapat dijalankan sebelum diajukan kepada Majelis Nasional Agung Turki. Laksamana purnawirawan Yani Bagcioglu juga memperingatkan bahwa pasukan Turki dan kapal komersial yang terkait dengan negara itu berisiko menjadi sasaran Houthi.
Pakistan pun menghadapi dilema terkait keterlibatannya. Analis keamanan independen Imtiaz Gul mengatakan kontribusi Pakistan untuk pertahanan Arab Saudi bukan hal baru dan telah berlangsung selama enam dekade. Namun, ia menilai menghadapi Houthi menghadirkan tantangan berbeda karena kelompok tersebut dianggap sebagai perpanjangan pengaruh Iran.
Untuk saat ini, belum ada rincian terbuka mengenai jumlah personel, aset, ataupun cakupan misi yang akan disediakan Pakistan dan Turki. Cara kedua negara menyeimbangkan komitmen pertahanan, risiko keamanan, dan peluang penyelesaian melalui dialog akan menjadi faktor penting saat konflik Yaman terus berkembang.
