Krisis konstitusional Polandia membuat Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan resmi ke Senegal dan kembali ke Warsawa. Keputusan itu diambil setelah penangguhan sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Bogdan Swieczkowski memicu demonstrasi dan pengerahan polisi antihuru-hara di ibu kota, Jumat, 30 Oktober.
Perselisihan tersebut bukan sekadar soal pergantian pimpinan pengadilan. Pemerintah Perdana Menteri Donald Tusk menyebut penataan lembaga peradilan diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum. Sebaliknya, MK dan pendukung partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS) menolak langkah itu dan menuduh pemerintah mengabaikan aturan konstitusi.
Setelah pesawatnya berbalik arah, Nawrocki menggelar pertemuan darurat di istana kepresidenan dengan Swieczkowski serta Ketua Pertama Mahkamah, Zbigniew Kapinski. “Dalam momen seperti ini, Presiden harus berada di Polandia,” tulis Nawrocki melalui akun X-nya.
Penangguhan pimpinan MK memicu benturan
Hakim Anna Korwin-Piotrowska mengumumkan bahwa Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski, ditangguhkan dari tugas selama satu bulan. Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip Anadolu, Korwin-Piotrowska menilai keduanya menghambat hakim baru menjalankan tugas dan melakukan pelanggaran dalam pengelolaan perkara.
Keputusan itu dibantah dari dalam MK. Melalui akun X resmi, lembaga tersebut menyatakan Swieczkowski tetap menjabat sebagai ketua. Mereka juga mempersoalkan kedudukan Korwin-Piotrowska sebagai pelaksana tugas karena ia belum mengucapkan sumpah di hadapan presiden. MK menyebut tindakan pemerintah sebagai “kudeta”.
Ketidakjelasan tentang siapa yang berwenang memimpin pengadilan memperuncing pertarungan antar lembaga. Pemerintah menganggap penangguhan sebagai bagian dari pembenahan, sedangkan pihak MK menyatakan prosedurnya tidak sah. Situs resmi pengadilan sempat tidak dapat diakses pada Jumat malam, sementara akun X-nya tetap digunakan untuk menyampaikan sikap.
Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek mendukung penangguhan itu. Ia juga meminta kekebalan hukum Swieczkowski dan Sochanski dicabut. Di kubu pemerintah, Tusk menyatakan pembenahan hukum memang sulit dan membutuhkan tindakan tegas setelah bertahun-tahun terjadi kekacauan pada masa pemerintahan PiS.
Akar konflik ada pada reformasi era PiS
Perseteruan berawal dari perubahan sistem peradilan saat PiS memerintah Polandia pada 2015 hingga 2023, termasuk perubahan mekanisme pengangkatan hakim. Kebijakan itu menuai kritik karena dinilai mengancam kemandirian peradilan. Uni Eropa juga pernah menyampaikan kekhawatiran bahwa pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis.
Tusk, tokoh pro-Uni Eropa yang menang dalam pemilu 2023, berjanji memulihkan independensi lembaga hukum dan memperbaiki hubungan dengan Brussels. Namun, sejumlah hakim yang diangkat pada masa PiS masih menempati posisi berpengaruh. Nawrocki, yang dekat dengan PiS dan berhaluan kanan, juga menolak melantik beberapa hakim baru pilihan parlemen.
Perbedaan tentang pengangkatan hakim itu membuat upaya pemerintah menghadapi hambatan politik sekaligus kelembagaan. Pemerintah memandang langkahnya sebagai koreksi atas masalah lama, sementara kubu penentang menilai kewenangan dan prosedur telah dilanggar. Perselisihan tersebut kini berpusat pada keabsahan penangguhan dua pejabat tertinggi MK.
Demonstrasi berlangsung di sekitar gedung pengadilan
Pendukung PiS berkumpul di depan gedung MK setelah pengumuman penangguhan. Polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sejumlah demonstran meneriakkan kecaman kepada Tusk, dan tiga orang ditangkap setelah mencoba menerobos barikade, menurut keterangan kepolisian yang diberitakan CNN Indonesia.
Jaroslaw Kaczynski, mantan perdana menteri dari PiS, turut berpidato dalam aksi tersebut dan mendesak Nawrocki mengambil tindakan. Seorang demonstran, Tomasz Zaleski, mengatakan kepada AFP bahwa hak konstitusional warga sedang diinjak-injak. Aksi jalanan itu memperlihatkan bahwa perdebatan hukum telah meluas menjadi pertarungan politik terbuka.
Untuk saat ini, pemerintah dan MK sama-sama mempertahankan klaim masing-masing atas keabsahan langkah yang diambil. Nawrocki telah kembali ke Warsawa dan bertemu dengan pimpinan pengadilan. Bahan yang tersedia belum menyebut adanya keputusan lanjutan yang menyelesaikan sengketa tersebut.
