Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu sore, 28 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung tertutup dan pemerintah belum memaparkan pokok pembicaraan kedua pejabat tersebut.
Kunjungan Vivian terjadi sehari setelah ia bertemu Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, di Jakarta. Dalam pertemuan sebelumnya, kedua menteri membicarakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta peluang kerja sama untuk mengatasi praktik manipulasi nilai faktur atau under-invoicing.
Rangkaian itu membuat kerja sama lintas negara terkait karhutla dan pelacakan aliran dana menjadi salah satu konteks penting kunjungan Vivian. Namun, belum ada keterangan resmi yang memastikan isu tersebut dibawa ke pertemuan dengan Prabowo.
Pertemuan di Hambalang berlangsung tertutup
Sekretariat Kabinet menyebut Vivian dan Wakil Menteri Luar Negeri Singapura tiba di Jakarta pada Selasa pagi, 27 Oktober 2026. Setelah kedatangan itu, pihak Singapura mengajukan permohonan untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Presiden kemudian menerima permohonan tersebut di kediamannya di Hambalang.
Menurut laporan detikNews, pertemuan digelar di salah satu ruangan di kediaman Prabowo. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden, sedangkan Vivian hadir bersama Menteri Negara urusan Luar Negeri dan Dalam Negeri Singapura, Zhulkarnain Abdul Rahim.
CNN Indonesia juga melaporkan pertemuan berlangsung pada Rabu sore. Meski demikian, isi pembicaraan tidak disampaikan kepada publik. Keterangan yang beredar hanya menjelaskan kedatangan delegasi Singapura, permohonan audiensi, dan penerimaan Prabowo.
Belum ada rincian yang dapat memastikan apakah pembicaraan di Hambalang berfokus pada karhutla, perdagangan, atau agenda bilateral lain. Karena itu, pertemuan tersebut perlu dibedakan dari pembahasan yang sudah diumumkan sehari sebelumnya oleh kedua menteri luar negeri.
Satgas bersama jadi hasil pertemuan para menlu
Pada Selasa, Vivian dan Tata bertemu di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat. DetikNews melaporkan keduanya sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk menangani kasus karhutla. Satgas itu dirancang sebagai jalur kerja sama Indonesia dan Singapura, bukan sebagai keterangan tentang agenda pertemuan Prabowo dengan Vivian.
Tata menyampaikan bahwa kerja sama tersebut dapat menjadi pijakan untuk membahas tantangan bersama lain, termasuk dugaan manipulasi penurunan nilai faktur. Praktik under-invoicing menjadi perhatian karena kedua negara membuka kemungkinan bekerja sama untuk memberantasnya.
Dalam penjelasan Tata, pekerjaan satgas akan dimulai dengan menelusuri korporasi yang diduga terkait dengan karhutla. Mandat yang disebut mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas negara.
Penelusuran aliran dana menjadi bagian dari pendekatan itu. Tata menjelaskan bahwa kebakaran dan asap dapat berdampak melampaui batas negara, sementara transaksi keuangan perusahaan juga dapat ditelusuri. Namun, belum ada daftar perusahaan, jadwal kerja, atau rincian operasi yang diumumkan dalam keterangan yang tersedia.
Isi pembicaraan presiden belum diumumkan
VIVA.co.id melaporkan bahwa pertemuan di Hambalang dilakukan setelah Vivian meminta waktu untuk bertemu Prabowo. Media itu juga menyebut keterangan Sekretariat Kabinet belum menjabarkan agenda pembicaraan. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah Presiden dan Vivian membahas rincian pembentukan satgas yang disepakati para menlu.
Informasi yang sudah diumumkan menunjukkan dua jalur komunikasi dalam kunjungan Vivian. Pertama, pembicaraan dengan Tata yang menghasilkan kesepakatan awal mengenai satgas karhutla dan peluang kerja sama terkait under-invoicing. Kedua, pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung tertutup dan belum disertai uraian mengenai hasilnya.
Belum ada penjelasan lanjutan dari pemerintah mengenai tindak lanjut pertemuan Presiden dengan Vivian. Perkembangan yang telah diumumkan sejauh ini adalah rencana kerja sama antarkementerian melalui satgas, termasuk pertukaran informasi dan penelusuran korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla.
