Gus Yasin Tunggu Kepastian Status Sekjen PPP

Nasional

Taj Yasin Maimoen belum menerima surat resmi mengenai pencopotannya dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan baru mengetahui kabar pemberhentiannya dari pemberitaan media. Ia menyampaikan hal tersebut di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 3 November 2026, seperti dilaporkan detikJateng dan dikutip detikNews.

Ketidakadaan surat menjadi pokok tanggapan Gus Yasin atas keputusan Ketua Umum PPP Mardiono. Menurut dia, pihak yang diberhentikan semestinya menerima pemberitahuan dari pengurus partai. Ia menyebut ada tiga nama yang dikabarkan dicopot, tetapi mereka belum memperoleh surat resmi. Dengan demikian, bagi Gus Yasin, kabar yang beredar di media belum sama dengan pemberitahuan langsung dari pengurus DPP.

“Itu masih belum saya terima surat pencopotannya sampai saat ini, baru di media semuanya,” kata Gus Yasin. Pernyataannya belum menjawab bagaimana status kepengurusan akan ditangani selanjutnya. Namun, ia menegaskan bahwa sampai berbicara kepada wartawan, belum ada dokumen dari pengurus pusat yang disampaikan kepadanya.

Alasan keaktifan di partai dipersoalkan

Mardiono disebut mengaitkan pencopotan itu dengan penilaian bahwa Gus Yasin tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi. Gus Yasin tidak memberikan uraian panjang untuk membantah penilaian tersebut. Ia meminta rekan-rekan partai menilai sendiri keterlibatannya, lalu menyebut dirinya tetap menghadiri kegiatan ketika mendapat undangan.

Jawaban itu menempatkan perdebatan pada dua hal yang berbeda: penilaian mengenai keaktifan dan ketiadaan pemberitahuan resmi. Gus Yasin menyampaikan bahwa ia masih datang ke kegiatan partai, sementara alasan pemberhentian yang beredar merujuk pada aktivitas organisasinya. Dalam keterangannya, ia tidak merinci acara apa saja yang pernah dihadiri ataupun kapan kegiatan tersebut berlangsung.

Ia juga tidak menyampaikan sikap lebih jauh mengenai kabar pencopotan tersebut. Ketika ditanya apakah kecewa, Gus Yasin memilih menunggu komunikasi dari pengurus. Sikap itu membuat belum ada kepastian dari keterangannya mengenai langkah yang akan ia ambil, baik terkait jabatan Sekjen PPP maupun hubungan dengan pimpinan partai.

Gus Yasin bantah menghambat Mukernas

Selain soal keaktifan, Mardiono disebut menuding Gus Yasin berupaya menggagalkan Mukernas PPP di Sulawesi Selatan. Tuduhan itu dikaitkan dengan surat kepada Polda Sulawesi Selatan yang disebut meminta agar kegiatan tersebut dihentikan. Gus Yasin membantah pernah membuat laporan seperti yang dituduhkan.

Penolakannya terhadap tudingan itu disampaikan singkat. Ia tidak memaparkan dokumen atau kronologi lain dalam kesempatan tersebut. Karena itu, keterangannya yang tersedia berisi bantahan atas laporan ke polisi, bukan penjelasan terperinci mengenai proses penyelenggaraan Mukernas atau komunikasi internal partai terkait acara di Sulawesi Selatan.

Rangkaian persoalan ini belum mendapat penyelesaian dalam pernyataan Gus Yasin. Di satu sisi, ada keputusan pencopotan dan alasan yang dikaitkan dengan aktivitas organisasi serta Mukernas. Di sisi lain, ia mengatakan belum menerima surat dan menyangkal tuduhan mengenai upaya menghentikan acara. Dua hal itu membuat status administratif dan perbedaan pandangan di tubuh partai masih menunggu penjelasan langsung dari pengurus.

Berharap ada jalan untuk kembali berkumpul

Meski membantah tudingan, Gus Yasin tidak menyatakan akan memperuncing perselisihan. Ia justru berharap persoalan tersebut dapat dibicarakan hingga ditemukan titik temu. “Ya, semoga ada titik temulah biar bisa kumpul lagi,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa ia masih membuka kemungkinan penyelesaian melalui komunikasi di antara pihak-pihak yang berselisih.

Untuk sementara, Gus Yasin menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari DPP PPP. Keterangan berikutnya mengenai pemberhentian, termasuk penyampaian surat kepada tiga nama yang disebut, masih ditunggu. Ia belum menyebut langkah lanjutan yang akan ditempuh sebelum ada komunikasi formal dari pengurus partai.