Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta dijadwalkan menjadi titik demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Aksi yang digagas Komite Sadar itu membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai dari penanganan bencana hingga biaya pendidikan.
Rencana unjuk rasa juga berdampak pada mobilitas warga. Polda Metro Jaya menyatakan rekayasa lalu lintas di kawasan Jakarta Pusat akan dilakukan secara situasional. Pengendara yang melintas di sekitar Bundaran HI, Monas, dan sejumlah ruas menuju Gedung DPR/MPR diminta menyesuaikan perjalanan.
Mahasiswa dari sejumlah kampus bergabung
Komite Sadar melibatkan organisasi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, dan BEM Universitas Diponegoro. Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM KM Universitas Negeri Semarang juga tercantum dalam kelompok penggerak.
Menurut keterangan BEM UI yang dikutip BBC, aksi ini merupakan kelanjutan demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Aksi sebelumnya berlangsung tepat dua tahun setelah Prabowo-Gibran mulai memerintah.
Untuk demonstrasi kali ini, penyelenggara memakai tema “Tepati atau Pergi”. Mereka juga mengangkat simbol tiga jari yang dikenal melalui novel dan film The Hunger Games. BEM UI memaknai simbol itu sebagai ajakan memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, sekaligus menegaskan perlunya ruang demokrasi yang lebih terbuka.
Aksi tidak hanya direncanakan di Jakarta. Di Yogyakarta, peserta dijadwalkan berkumpul di sekitar gedung DPRD, depan Istana Negara, dan kawasan Nol Kilometer. Forum BEM DIY, BEM KM Fakultas Vokasi UNY, serta Serikat Pekerja Kampus turut menyerukan partisipasi.
Tiga isu utama dalam tuntutan Komite Sadar
Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan. Tiga pokok yang dijelaskan dalam laporan BBC berkaitan dengan bencana ekologis, penggunaan anggaran negara, serta akses terhadap pendidikan dan layanan publik.
Untuk isu lingkungan, kelompok itu meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana yang melanda sejumlah daerah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Mereka juga mendesak penindakan terhadap perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap bencana ekologis. Pembenahan tata kelola lahan dan percepatan kebijakan satu peta turut dimasukkan dalam tuntutan tersebut.
Di bidang anggaran, mahasiswa meminta belanja negara diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Mereka menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurut Komite Sadar perlu dihentikan karena dinilai tidak memberi manfaat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Komite Sadar menyebut alokasi MBG dalam RAPBN 2027 mencapai Rp240 triliun atau sekitar 29 persen dari anggaran pendidikan. Mereka juga menilai KDMP dapat membatasi dana desa yang semestinya menopang kebutuhan dasar warga. Angka dan penilaian tersebut merupakan argumen yang disampaikan kelompok mahasiswa dalam menjelaskan tuntutannya.
Pokok berikutnya menyangkut biaya sekolah, mutu pelayanan dasar, dan pekerjaan. Komite Sadar menilai pendidikan kian sulit dijangkau, terutama bagi warga di wilayah pinggiran. Mereka mengutip angka bahwa hanya 6,03 persen penduduk pedesaan menyelesaikan pendidikan tinggi, kurang dari separuh proporsi warga perkotaan.
Kelompok itu juga menyoroti kondisi pekerja. Sebanyak 35,40 persen pekerja di Indonesia disebut berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah dan berada dalam pekerjaan tanpa perlindungan memadai. Isu pendidikan dinilai mendesak karena pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sedang berjalan di Badan Legislasi DPR. Mereka mengaitkannya dengan keterbatasan dokter di puskesmas dan belum meratanya akses air minum perpipaan.
Sejumlah ruas Jakarta berpotensi padat
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan pengaturan arus akan menyesuaikan keadaan di lapangan. Seperti diberitakan Aspek.id, ruas yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Jenderal Sudirman di sekitar Bundaran HI, Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Tugu Tani, serta Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR.
Pengguna jalan juga perlu memperhitungkan kemungkinan kepadatan di Jalan MH Thamrin, Medan Merdeka Barat dan Timur, Jalan Kebon Sirih, hingga Jalan KH Mas Mansur. Dampak lalu lintas berpotensi menjalar ke arah Slipi, Bendungan Hilir, Palmerah Timur, dan kawasan Gelora.
Polisi mengimbau warga memilih jalur alternatif, mengatur waktu berangkat, dan mengikuti arahan petugas. Pengaturan akan melihat situasi aktual, sehingga kondisi arus dapat berubah selama kegiatan berlangsung.
