Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah menangani serius ancaman MSCI menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ia menilai sinyal tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia tengah tergerus dan perlu dijawab dengan pembenahan, bukan konfrontasi.
Menurut Dino, MSCI bukan lembaga yang bisa ditekan melalui pendekatan politik. Penyedia indeks saham global itu, kata dia, bekerja berdasarkan standar yang ditetapkan sendiri dan menjadi salah satu acuan utama investor global dalam mengambil keputusan.
“MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu,” ujar Dino dalam unggahan di akun Instagram resminya. Ia menegaskan MSCI merupakan organisasi nonpemerintah yang netral dan independen.
Dino soroti turunnya bobot Indonesia di indeks MSCI
Dino menyebut bobot Indonesia dalam indeks MSCI kini sekitar 0,3 persen, turun dari sebelumnya 2,6 persen. Angka itu tertinggal dari sejumlah negara lain. China tercatat memiliki bobot sekitar 20 persen, Korea Selatan 18 persen, India 11 persen, dan Brasil 4,8 persen.
Di kawasan lain, bobot Meksiko disebut mencapai 1,7 persen, Uni Emirat Arab 1,27 persen, sementara Afrika Selatan berada di angka 3 persen. Dino menilai perbedaan tersebut bukan akibat konspirasi atau agenda politik terhadap Indonesia.
Ia berpandangan penilaian MSCI dilakukan secara profesional dengan kriteria yang berlaku merata bagi setiap negara. Karena itu, persoalan ini sebaiknya tidak dibingkai sebagai persaingan nasionalisme atau adu kekuatan.
“Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” kata Dino.
Dino mengingatkan bahwa dunia keuangan memiliki cara kerja berbeda dari pertarungan militer. MSCI, menurut dia, bukan lawan yang harus dikalahkan, melainkan lembaga penetap standar yang perlu didengar dan disikapi secara strategis. Sikap konfrontatif justru berisiko merusak kepercayaan investor global.
Belajar dari China dan Yunani
Untuk menggambarkan pentingnya penyesuaian, Dino mencontohkan pengalaman China. Negara itu, kata dia, sempat ditolak MSCI selama tiga tahun berturut-turut dalam upayanya memasukkan saham domestik ke kategori pasar emerging market.
China kemudian merespons keputusan tersebut secara terbuka dan menyesuaikan diri dengan standar MSCI. Langkah itu berujung pada masuknya saham domestik China ke kategori tersebut pada 2018. Dino juga menyebut Yunani, yang statusnya sempat diturunkan pada 2013 dan kini dinyatakan akan naik kelas lagi.
Indonesia, kata Dino, akan sulit menentang kredibilitas MSCI. Ia mengingatkan bahwa investor global memiliki aturan internal yang membatasi investasi pada pasar berstatus standalone. Karena itu, risiko perubahan status tidak hanya menyangkut label, tetapi juga dapat memengaruhi ruang gerak investor yang menjadikan indeks sebagai acuan.
Usulan satgas dan komunikasi satu pintu
Dino mengusulkan pemerintah membuka diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Salah satu sasaran yang ia ajukan adalah memperbaiki skor Indonesia pada Juni 2027, dengan peningkatan hingga mendekati 1 persen. Sebagai pembanding, ia menyebut Malaysia memiliki skor 0,92 persen dan Thailand 0,97 persen. Ia berharap capaian Indonesia pada akhirnya bisa mendekati 2 persen.
Untuk mengoordinasikan langkah tersebut, Dino menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Satgas itu, menurut usulannya, dapat berfokus pada penanganan persoalan MSCI.
Ia juga meminta pemerintah menerapkan kebijakan komunikasi satu pintu. Keterangan resmi mengenai MSCI sebaiknya hanya disampaikan pejabat yang ditunjuk, seperti Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau pimpinan BEI. Tujuannya menjaga disiplin komunikasi dan kepekaan terhadap sentimen pasar.
Dino mengingatkan agar kepentingan sistemik jangka panjang tidak dikorbankan demi kepentingan transaksi sesaat. Baginya, isu MSCI dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi sistem pasar modal dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar lebih atraktif. Keberhasilan upaya itu akan bergantung pada keseriusan pemerintah menindaklanjuti standar yang menjadi perhatian MSCI.
