Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memuji peran Indonesia dalam mendorong multilateralisme yang lebih inklusif sekaligus menyerukan reformasi sistem keuangan global. Desakan itu disampaikan dalam forum Foreign Policy Circle Talks di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Guterres menilai tatanan keuangan internasional yang dibangun puluhan tahun lalu belum mewakili perubahan peta kekuatan ekonomi dunia. Negara berkembang, kata dia, masih memiliki ruang terbatas dalam pengambilan keputusan dan akses pembiayaan yang belum memadai untuk mendukung pembangunan.
“Kita melihat arsitektur keuangan global yang tidak cukup mendukung atau mewakili negara-negara berkembang. Sistem ini diciptakan oleh negara-negara kaya untuk mendukung kepentingan negara-negara kaya,” ujar Guterres dalam forum bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?”.
Kesenjangan pembiayaan pembangunan masih besar
Seruan reformasi itu muncul ketika banyak negara berkembang menghadapi tekanan fiskal. Beban utang dan biaya pinjaman yang tinggi, ditambah terbatasnya pembiayaan jangka panjang dengan persyaratan lunak, membuat pemerintah harus mengatur anggaran yang terbatas.
Di sejumlah negara, pilihan anggaran menjadi semakin berat: membayar kewajiban utang atau membiayai kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transisi energi. Guterres menegaskan negara berkembang semestinya tidak dipaksa memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan.
“Negara-negara berkembang seharusnya tidak perlu memilih antara membayar utang dan berinvestasi untuk masa depan mereka.”
Sekjen PBB itu menyebut kesenjangan pembiayaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 masih lebih dari US$4 triliun per tahun. Nilai tersebut setara sekitar Rp72 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
Menurut Guterres, kebutuhan dana sebesar itu tidak akan terpenuhi tanpa perubahan pada cara pembiayaan pembangunan dihimpun dan disalurkan. Ia mendorong pelaksanaan Sevilla Commitment, kesepakatan pembiayaan pembangunan yang disetujui negara-negara anggota PBB pada 2025. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperluas pendanaan, menangani persoalan utang, dan membenahi arsitektur keuangan internasional.
Indonesia dinilai punya peran penting
Guterres secara khusus menempatkan Indonesia sebagai salah satu suara penting di antara negara berkembang. Ia menyebut Indonesia sebagai teladan dan tempat yang tepat untuk menyoroti peran negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang kian multipolar.
“Indonesia merupakan teladan bagi dunia dalam banyak hal dan menjadi tempat yang tepat untuk menyoroti peran yang dapat dan harus dimainkan oleh negara-negara dengan perekonomian berkembang di dunia yang semakin multipolar,” tuturnya.
Ia menilai Indonesia telah memimpin seruan agar multilateralisme lebih inklusif dan menghasilkan dampak nyata. Dalam pandangan Guterres, pembaruan perlu mencakup sistem Bretton Woods dan lembaga keuangan internasional lainnya, sehingga negara berkembang memperoleh ruang partisipasi dan pengaruh yang sepadan dengan kondisi ekonomi dunia saat ini.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, menyatakan Indonesia mendukung reformasi PBB agar organisasi itu lebih inklusif, efektif, dan mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.
“Reformasi bukan untuk melemahkan PBB, melainkan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan dunia yang kita hadapi sekarang dan pada masa mendatang,” kata Tata.
Guterres juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembiayaan dapat menghambat negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim, memperluas akses teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim serta mendorong negara kaya sumber daya alam agar memperoleh manfaat ekonomi lebih besar melalui pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Reformasi juga menyentuh Dewan Keamanan PBB
Bagi Guterres, pembenahan sistem keuangan perlu berjalan beriringan dengan reformasi Dewan Keamanan PBB. Struktur lembaga tersebut, yang dibentuk setelah Perang Dunia II, dinilai belum mencerminkan perubahan distribusi kekuatan global dan meningkatnya pengaruh ekonomi negara berkembang.
Dalam pernyataan bersama di Jakarta, Tata dan Guterres juga menyoroti penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Tata mengatakan dewan semestinya menjadi ruang untuk mencari solusi, bukan tempat menggunakan veto. Indonesia, ujarnya, akan mendorong pembaruan melalui pencalonan sebagai anggota tidak tetap untuk periode 2029-2030.
Guterres mempertanyakan apakah komposisi Dewan Keamanan saat ini masih representatif. Lima anggota tetapnya—Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis—memiliki hak veto yang dapat menggagalkan rancangan resolusi substantif, sekalipun mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.
Ia menilai ketika negara anggota tetap memulai perang sambil mengabaikan hukum internasional, kemampuan PBB menjaga perdamaian dan keamanan global semakin terbatas. Desakan reformasi yang disampaikan di Jakarta, karena itu, menyangkut dua persoalan sekaligus: siapa yang memiliki pengaruh dalam lembaga global dan apakah lembaga tersebut mampu merespons tantangan dunia. Bagi Indonesia, agenda berikutnya adalah menerjemahkan dukungan terhadap multilateralisme yang lebih adil menjadi dorongan nyata dalam forum internasional.
