Anggota parlemen Amerika Serikat Ritchie Torres mengumumkan rancangan undang-undang Power To The Players Act pada 15 Oktober 2026 untuk memperkuat hak konsumen atas game digital yang telah dibeli. Usulan itu meminta Federal Trade Commission (FTC) menyusun aturan agar pemain tetap memiliki kemampuan memainkan game, sekalipun penerbit menghentikan layanan atau dukungan daringnya.
Rancangan tersebut muncul ketika industri game makin mengandalkan distribusi digital dan sejumlah perusahaan meninggalkan penjualan fisik. Bagi konsumen, perubahan itu mengangkat persoalan mendasar: pembayaran untuk sebuah game belum tentu berarti pembeli memiliki produk sepenuhnya. Dalam banyak transaksi digital, pemain pada dasarnya mendapat lisensi penggunaan yang aksesnya dapat dihentikan oleh penyedia layanan.
Power To The Players Act masih berupa usulan legislasi, bukan hukum yang berlaku. Detail kewajiban yang mungkin diterapkan pun belum ditetapkan dan akan bergantung pada isi rancangan serta proses pembahasan berikutnya.
Hak memainkan game setelah layanan dihentikan
Torres menilai konsumen semestinya berhak memainkan dan memindahtangankan game yang telah dibeli. Dengan begitu, akses terhadap produk tidak serta-merta hilang hanya karena perusahaan memutuskan menghentikan layanan. Gagasan ini memperluas perdebatan dari sekadar informasi tentang apa yang dibeli konsumen menuju perlindungan atas penggunaan game setelah transaksi terjadi.
Contoh yang disorot Torres adalah NBA 2K25. Game itu dijadwalkan dihapus dari toko digital pada 30 Oktober 2026, sedangkan server daringnya akan ditutup pada 31 Desember tahun yang sama. Penutupan server tersebut berlangsung sekitar dua tahun setelah game diluncurkan.
Situasi itu memunculkan pertanyaan tentang nilai pembelian game yang masih relatif baru ketika dukungan daring berakhir. Dampaknya juga dapat berbeda-beda, bergantung pada fitur yang membutuhkan koneksi atau layanan server. Persoalan bagi pemain bukan hanya apakah game masih tersedia untuk dibeli, tetapi juga bagian mana dari produk yang tetap bisa digunakan setelah dukungan dihentikan.
Kasus The Crew dan dorongan Stop Killing Games
Kasus The Crew memperlihatkan dampak yang lebih jauh. Ubisoft mematikan server game balapan tersebut pada 2024, sehingga game itu tidak lagi dapat dimainkan, termasuk dalam mode single player. Ketika akses ke sebuah game bergantung pada server, penutupan layanan bisa membuat produk yang sudah dibayar kehilangan seluruh fungsi bermainnya.
Peristiwa itu ikut mendorong gerakan Stop Killing Games. Gerakan tersebut memperjuangkan agar game yang ditinggalkan pengembang tidak serta-merta kehilangan seluruh fungsi bermainnya. Isu ini kemudian menyentuh dua kepentingan yang saling terkait: hak konsumen atas produk yang dibeli dan tantangan mempertahankan game ketika pengembang tak lagi memberikan dukungan.
Usulan Torres berupaya mendorong perlindungan di tingkat federal melalui FTC. Namun, rancangan tersebut belum merinci bagaimana perusahaan harus mempertahankan akses atau fungsi game dalam setiap keadaan. Menyediakan cara bermain setelah server ditutup, misalnya, tetap membutuhkan solusi teknis dan aturan yang jelas.
Aturan lisensi digital belum menjamin akses permanen
Amerika Serikat telah memiliki langkah perlindungan terkait transaksi digital di tingkat negara bagian. California memberlakukan AB 2426 sejak Januari 2025. Aturan itu mewajibkan pengungkapan yang jelas ketika konsumen sebenarnya membeli lisensi digital, bukan kepemilikan penuh atas produk.
Steam juga menampilkan pemberitahuan bahwa pembelian game memberikan lisensi penggunaan. Langkah seperti ini memberi informasi lebih terang mengenai sifat transaksi, tetapi berbeda dari tujuan Power To The Players Act. Transparansi menjelaskan hak yang diperoleh saat membeli, sedangkan usulan baru tersebut diarahkan untuk melindungi kemampuan konsumen memainkan game yang sudah dibeli.
Perbedaan itu penting karena persoalan kepemilikan digital tak berhenti pada kata-kata dalam proses pembayaran. Konsumen dapat mengetahui bahwa sebuah game diberikan sebagai lisensi, tetapi tetap menghadapi pertanyaan tentang apa yang terjadi jika penerbit menghapusnya dari toko atau mematikan server. Bagi pemain, kejelasan informasi dan keberlanjutan akses merupakan dua hal yang saling berhubungan, tetapi bukan hal yang sama.
Dampak rancangan masih menunggu proses legislasi
Jika disahkan dan menghasilkan aturan yang efektif, Power To The Players Act berpotensi memengaruhi cara penerbit mengelola game digital setelah masa dukungannya berakhir. Pengaruhnya juga dapat meluas ke luar Amerika Serikat, mengingat distribusi digital digunakan secara luas. Namun, dampak tersebut masih bergantung pada apakah rancangan itu menjadi hukum dan seperti apa aturan pelaksanaannya.
Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan dalam ekosistem game digital: konsumen membayar harga sebuah game, sementara kendali akses tetap dapat berada di tangan pemegang lisensi atau penyedia layanan. Perlindungan yang lebih kuat mungkin menjadi satu langkah, tetapi keberlangsungan game daring setelah dukungan pengembang berhenti tetap memerlukan jawaban praktis.
Untuk saat ini, nasib rancangan tersebut dan bentuk perlindungan yang akan ditawarkan masih menunggu proses legislasi. Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah apakah penerbit harus menyediakan mode offline atau cara lain agar game tetap dapat dimainkan ketika servernya ditutup.
